GERAKAN TENTARA RAKYAT 11 OKTOBER 1949

7 Mei 1949, Republik dan Pemerintah Belanda sekali lagi menandatangani perjanjian, Perjanjian Rum - Van Royen. Di bawah tekanan berat dari Amerika, Belanda mempersiapkan waktu ini untuk bernegosiasi serius dan ini adalah awal dari perkembangan menuju transfer resmi kekuasaan.

Tanggal 3 Agustus 1949 dua Kepala Pemerintahan secara bersamaan mengumumkan berakhirnya tembak menembak antara Indonesia dan Belanda yang pelaksanaannya dimulai tengah malam tanggal 10-11 Agustus 1949 untuk Pulau Jawa dan tanggal 14-15 Agustus 1949 untuk Pulau Sumatera. Tidak lama sesudah penghentian tembak-menembak dilaksanakan, yakni tanggal 22 Agustus 1949, dimulai KMB di Den Hag yang berlangsung hingga tanggal 2 Nopember 1949. Kedua peristiwa itu merupakan kelanjutan pelaksanaan dari Perjanjian Roem- Van Royen.

Keputusan mengadakan gencatan senjata dengan pihak Belanda , melalui perjanjian Roem – van Royen ini ternyata tidak sepenuhnya disetujui oleh unsur- unsur di dalam republik. Ketidakpercyaan pada pihak Belanda , yang tidak pernah mengakui Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah alasan yang diajukan kaum republican penentang persetujuan, mereka menyatakan bahwa perjanjian tidak akan membuat Indonesia Merdeka 100%, maka jalan perang mempertahankan proklamasi kemerdekaan adalah jalan terbaik yang mesti ditempuh.

KONFRONTASI, PERISTIWA MADIUN 1948 - PERISTIWA SUMATERA 1956

Aidit memimpin PKI sejak Januari 1951, dan Sejak 1951 Aidit menitikberatkan perjuangan partai melalui jalan parlemen. Dengan strategi front nasional PKI berhasil menciptakan ruang yang memudahkan konsolidasi partai.Sepanjang 1950-an PKI praktis tidak pernah "bermaindi luar jalur" seperti halnya partai-partai yang bertualang dengan terlibat aksi pemberontakan di daerah-daerah, usaha putsch atau persekongkolan untuk menyingkirkan pemimpin nasional. Tidak mengherankan jika Soekarno melihatnya sebagai sekutu penting untuk mengimbangi tekanan pihak militer.

Semua ini berubah pada awal 1960-an. Angkatan Darat dan kekuatan antikomunis kini melihat PKI sebagai ancaman nyata. Ancaman bahwa PKI akan berhasil menguasai pemerintah melalui pemilihan umum dan perjuangan parlementer membuat lawan politiknya diam-diam mensyukuri Demokrasi Terpimpin.

Ketegangan sosial dan politik meningkat karena perekonomian memburuk. Para ahli psychological warfare dalam maupun luar negeri sementara itu meramaikan suasana politik dengan desas-desus, pengacauan informasi, dan aksi subversi.

(PLEDOI) KRITIK OTOKRITIK SEORANG POLITBIRO CC PKI

Butir terpenting KOK adalah kritik sangat tajam dan luas terhadap politik PKI dan tingkah laku para pemimpinnya selama dibawah pimpinan DN Aidit dkk. Pimpinan Polit Biro baru, pasca G 30 S 1965, Sudisman dkk menerima kritik tersebut sebagai kritik atas dirinya sendiri, sehingga disebut Otokritik.

Pendek kata selama masa kepemimpinan DN Aidit, politik PKI adalah politik borjuis kecil yang plin-plan dan tidak revolusioner, sifat-sifat yang juga diperlihatkan pada para tokoh pimpinannya. Karena itu KOK menghendaki adanya perubahan fundamental dan menyeluruh, baik dibidang ideologi, politik dan organisasi. 

Sebuah kesadaran yang terlambat, setelah kegagalan Avonturisme G 3O S, yang pada akhirnya menyeret PKI kedalam kehancuran yang sistematis.

NAAR DE "REPUBLIEK INDONESIA"

Brosur berjudul "Naar de Republiek Indonesia" (Menuju Republik Indonesia) ini ditulis Tan Malaka dalam bahasa Belanda tahun 1924. Ia membuatnya dalam pengasingan, di Canton..

Brosur Naar de Republiek Indonesia ditulis lebih awal dibanding Indonesia Vrije (Moh. Hatta, 1928), atau Mencapai Indonesia Merdeka (Soekarno, 1933). Brosur yang diselundupkan ke Hindia Belanda secara ilegal ini pula yang menginspirasi pembuatan 2 buku karya Dwi-Tunggal itu.

Salah satu gagasan penting dalam buku ini, adalah sistem pengelolaan bangsa oleh organisasi tunggal yang efisien. Mirip negara sosialis pada umumnya. Tidak meniru sistem Trias Politika Montesquieu.

Mengapa demikian? Karena badan legislatif hanyalah "warung kopi orang-orang kuat". Mereka hanya sebatas membuat aturan, dan hanya ongkang-ongkang kaki saat badan eksekutif pontang-panting menegakkan eksistensi negara. Bahkan, cuma sekedar mengkritik! Akibatnya, karena kurang pekerjaan, mereka akan "berselingkuh" dan "kongkalikong" dengan badan negara lainnya demi perut sendiri.

Gagasan Tan Malaka ini benar-benar berlaku. Saat ini, kita hanya bisa menyesali perilaku badan legislatif kita, yang benar-benar bertindak sesuai ramalan Tan Malaka.

MENTJAPAI INDONESIA MERDEKA

Ringkasan "visi-misi" Bung Karno ini berdasarkan “Mencapai Indonesia Merdeka” dalam Ir. Sukarno, Dibawah Bendera Revolusi (Djakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964), jilid pertama, cetakan ketiga, hlm. 257-324.

Seperti diungkapkan di bagian awal karya ini, Sukarno menuliskannya di Pangalengan pada 30 Maret 1933. Pangalengan, suatu kota kecil pegunungan di sebelah selatan kota Bandung. “Sekembali ... dari ... tournée ... ke Jawa Tengah ... membangkitkan Rakyat sedjumlah 89.000 orang,” Sukarno “berpakansi beberapa hari [di sana] melepaskan kelelahan badan.”

Ia sendiri menyebut karyanya ini “risalah”, juga “vlugschrift”, yang dua-duanya berarti karangan ringkas, brosur, pamflet.

Risalah ini ditujukan kepada “orang yang baru mendjejakkan kaki di gelanggang perjoangan”. Agar tidak “terlalu tebal” dan “terlalu mahal”, “hanya garis-garis besar sahaja” yang dikemukakan. “Mitsalnya fatsal ‘Di Seberang Jembatan Emas’ kurang jelas, sehingga akan dipaparkan lebih rinci dalam karya lain.

KE ARAH INDONESIA MERDEKA

Tulisan tentang “visi-misi” Bung Hatta ini pertamakali terbit pada 1932 berbentuk brosur berisi asas dan tujuan Pendidikan Nasional Indonesia, kemudian dimuat dalam buku bunga-rampainya, Kumpulan Karangan, jilid I (Djakarta: Balai Buku 1952-53, empat jilid). 

Ringkasan ini disusun berdasarkan karya yang sama yang dimuat dalam Karya Lengkap Bung Hatta (Buku 1): Kebangsaan dan Kerakyatan (Jakarta: Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1998) hlm 211-230. Brosur ini langsung mulai dengan semacam pengantar tanpa sub-judul, lalu seterusnya terdiri dari tiga sub-judul:
 

• Kebangsaan
• Kerakyatan
• Arti Kedaulatan Rakyat bagi Pergerakan Sekarang

HIKAYAT KADIROEN

Kalau seorang aktivis Partai Komunis menulis sebuah novel, apakah kemudian novel itu jadi novel komunis? Pertanyaan ini bisa dijawab ya, bisa dijawab tidak, atau malah jadi perdebatan panjang. Namun, membaca satu karya seorang tokoh Partai Komunis Indonesia, Semaoen, yang sekarang diterbitkan kembali oleh Bentang Budaya, bertajuk Hikajat Kadiroen: Sebuah Novel, perdebatan itu mungkin tidaklah sangat rumit. 

Novel yang diterbitkan pertama kali di Semarang pada tahun 1920 itu dengan jelas menunjukkan simpati yang besar kepada komunisme, tepatnya Partai Komunis di Hindia masa itu. Bahkan, di salah satu bagiannya digambarkan dengan gamblang gagasan sosial politik komunisme. 

Di tengah kontroversi soal gagasan untuk menghapus ketetapan MPR mengenai pelarangan ajaran komunisme, novel ini seakan menginterupsi. Dia menyela dengan sebuah fakta sejarah, yakni dirinya sendiri, untuk dipertimbangkan kembali eksistensinya sebagai bagian dari sejarah yang terlanjur termanipulir sedemikian rupa pada rentang panjang masa Orde Baru.